PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Ekonomi Daerah Harus Kita Bangun. Itulah Gunanya Otonomi Daerah" Ambon: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan untuk belajar dari krisis global yang telah terjadi. "Negara lain yang sadar ada kesalahan perekonomian dunia, dia melakukan perbaikan, akhirnya kalau ada apa-apa lagi, dia selamat," kata Presiden saat meresmikan sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Maluku, di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Tantu, Ambon, Rabu (25/11) siang.

Kita ingin Indonesia menjadi negara yang selamat kalau terjadi krisis global lagi. "Kita ingin menjadi negara yang menang dalam era globalisasi untuk membangun perekonomian kita di waktu yang akan datang," ujar Presiden SBY.

Menurut Presiden, krisis global terjadi karena pertumbuhan ekonomi tidak seimbang. Ada negara yang kegemarannya menjual produknya besar-besaran, dan di sisi lain ada negara yang membeli barang itu besar-besaran. Tidak seimbang. "Ada yang surplus, ada negara yang banyak utangnya. Justru negara yang maju, seperti AS, tidak seimbang produksi dengan konsumsi, supply dan demand. Boros. Itulah yang membikin krisis terjadi lagi di dunia sejak tahun lalu, dan sekarang masih dirasakan pengaruhnya," SBY menjelaskan.

Oleh karena itu, lanjut SBY, seluruh pemimpin dunia dalam forum G-20 sepakat bahwa pertumbuhan di masa depan haruslah pertumbuhan yang kuat, inklusif, adil, merata dan berkelanjutan. "Jangan rusak begitu saja. Kalau rusak, anak cucu kita menderita. Oleh karena itulah konsep pertumbuhan perekonomian dunia adalah pertumbuhan yang kuat, adil dan merata. Berkelanjutan, tidak merusak lingkungan kita," ujar Presiden.

Indonesia harus memperkuat ekonomi domestik. "Caranya, ekonomi daerah kita bangun, jangan hanya Jakarta. Itulah gunanya desentralisasi dan otonomi daerah. Investasi kita dorong ke daerah supaya masing-masing tumbuh. Kalau ekonomi masing-masing tumbuh, maka tidak harus mengandalkan perdagangan antarnegara. Kita bisa melakukan perdagangan antara daerah yang disebut dengan intra-state trade, perdagangan dalam negeri antarpulau, provinsi, dan daerah," Presiden SBY menandaskan. (mit)