Pembangunan Infrastruktur, PNPM Mandiri, dan KUR untuk Mengatasi Pengangguran

Presiden SBY memimpin rapat kabinet terbatas yang, antara lain, memutuskan menurunkan harga premium dan solar, di Kantor Presiden, Minggu (14/12) sore. (foto: abror/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Minggu (14/12) sore. Rapat Terbatas ini dilaksanakan guna membahas langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk merespon krisis keuangan global.

Dijelaskan oleh Presiden SBY, bahwa inti dari permasalahan yang dihadapi setiap negara di dunia dalam resesi global ini adalah pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami penurunan atau perlambatan. “Akibat pertumbuhan yang terganggu ini, tentu akan ada permasalahan pengangguran. Di sisi lain, ada juga pengaruh terhadap ekspor Indonesia ke negara-negara yang perekonomiannya mengalami resesi,” SBY menjelaskan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden SBY, Wapres JK, dan menteri-menteri terkait mencari solusi terbaik dalam menghadapi resesi global.

Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur yang lebih besar lagi di tahun 2009. “Pembangunan infrastruktur akan dilakukan lebih massif lagi di tahun mendatang, baik itu pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN atau fiskal kita,” kata SBY.

Selain itu, pemerintah juga akan menggunakan program PNPM Mandiri senilai Rp 3 miliar yang dialokasikan ke kecamatan-kecamatan seluruh Indonesia. “Dengan harapan tercipta juga lapangan kerja saat dibangunnya infrastruktur perekonomian dengan program PNPM itu,” jelasnya.

Sementara itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah, memberikan pinjaman modal kepada pengusaha mikro, kecil dan menengan serta koperasi. “KUR akan dilanjutkan dan dipesatkan di tahun mendatang, dengan harapan mereka bisa menyerap tenaga kerja,” tambah SBY. Pemerintah juga mendorong kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan usaha lainnya yang menggunakan dana atau pembiayaan di luar APBN. “Public-private partnership menjadi penting. Kita harapkan bisa dipercepat lagi tahun depan agar lebih banyak pembangunan,” ujar SBY.

Pemerintah juga akan berusaha untuk mengelola masalah inflasi dengan baik, sehingga tingkat inflasi pada tahun 2009 masih dapat terjaga di sekitar 6-7 persen. Hal ini dilakukan agar rakyat Indonesia dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Masih berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, di dalam rapat tersebut, Presiden SBY juga membahas mengenai kecukupan suplai beras, termasuk harga beras yang tepat dan terjangkau. “Tepat meningkatkan kesejahteraan petani, serta terjangkau bagi konsumen yang lain. Yang miskin kita bantu dengan Beras untuk Rakyat Miskin,” SBY menambahkan.

Presiden SBY dan seluruh peserta rapat juga membahas mengenai penetapan harga BBM yang baru akan berlaku pada 15 Desember 2008, pukul 00.00 waktu setempat.

Tampak hadir dalam Rapat Kabinet Terbatas, antara lain, Menko Polhukkam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, Menkeu Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani, Menneg ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menneg BUMN Sofjan Djalil, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Mentan Anton Apriyantono, Menteri PU Djoko Kirmanto, Seskab Sudi Silalahi, dan Menhub Jusman Syafii Djamal serta Juru Bicara Presiden Andi A. Mallarangeng.(mit)