SBY BENTUK TANGGAP DARURAT UNTUK SITU GINTUNG

Dalam tinjaunya ke lokasi tragedi jebolnya tanggul Situ Gintung, SBY langsung memerintahkan kepada jajaran kabinetnya untuk melakukan upaya pertolongan dan segera membentuk Tanggap Darurat.
Sby didampingi JK wakil presiden dan menteri terkait, melakukan peninjauan ke Situ Gintung.

Kondisi jalan yang macet terpaksa SBY menggunakan Kendaraan PM menuju Lokasi Situ Gintung.

MALU KEPADA RAKYAT

Dengan Bu Mega sendiri?

Meskipun sekarang saya belum bisa berkomunikasi secara baik dengan beliau,saya tidak pernah mengangap beliau adalah musuh abadi. Ini bukan lip service,tetapi tulus dari hati saya. Tahun ini Bu Mega tentu akan menjadi rival atau kompetitor saya yang relatif tangguh. Dan hampir pasti kompetisi akan sangat keras.Tapi, sekali lagi, tidak sepatutnya kami berdua harus bermusuhan sepanjang masa.Tidak arif. Malu kita kepada rakyat.

MEGA TENTANG BLT

Bu Mega, akhir-akhir ini mengkritik pedas kebijakan BLT sebagai “mendidik kita untuk menjadi bangsa pengemis”.

Apa tanggapan Pak SBY ? ; Tidak ada satupun kebijakan yang mendapatkan dukungan 100%. Selalu ada pro-kontranya.Ini terjadi di negara mana pun. Toh saya harus memilih di antara opsiyang tersedia, yang telah kita pikirkan masak-masak, untuk menjadi kebijakan.Alasannya jelas. BLT, atau cash transfer hanya diberikan kepada golonganmasyarakat yang sungguh mengalami beban hidup yang berat akibat kenaikanBBM ini. Inipun sementara sifatnya. Dewasa ini, ada bermacam-macam bentuk bantuanyang pemerintah berikan untuk meringankan beban keluarga miskin dansetengah miskin.

Tentang “mendidik sebagai bangsa pengemis”?Istilah itu menyakitkan. Saudara-saudara kita yang miskin itu tidak ada yang maumenjadi pengemis. Karena terpaksa, dan memang sungguh memerlukan, merekamenerima BLT itu. UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk membantufakir miskin. Agama juga mewajibkan pemeluknya untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan.

BLT ini juga diberikan di negara-negara maju,meskipun dengan istilah yang berbeda-beda, seperti di Jepang, Amerika Serikat,Meksiko, Iran dan negara-negara lain. Apa pemerintah di negara-negara itu mendidikbangsanya untuk menjadi bangsa pengemis? (Jurnas 2009)

SBY DIMATA MASYARAKAT

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan calon presiden terpopuler pada Pemilihan Umum 2009. SBY dipilih 46 persen responden, mengungguli Megawati Soekarnoputri yang dipilih 17 persen responden, Sri Sultan Hamengku Buwono X 4,7 persen, dan Wiranto 4,6 persen. Jusuf Kalla (JK) hanya didukung 1,9 persen.

Hal itu merupakan hasil survei bersama Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Kajian Politik Fisip Universitas Indonesia (Puskapol UI), dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang diumumkan di Jakarta, Rabu (11/3).

Peneliti CSIS, Sunny Tanuwidjaja, mengatakan SBY terlihat sangat populer karena ia mampu membangun persepsi keberhasilan pemerintah terhadap publik. "Ketika seseorang memilih SBY, ia tidak lagi melihat apa yang ditawarkan oleh SBY, melainkan melihat apa yang telah dilakukan SBY," kata Sunny. Selain itu, pengeluaran biaya iklan yang sangat besar juga sangat membantu membangun popularitas dan elektabilitas SBY.

Survei menunjukkan peta dukungan calon presiden mengerucut ke SBY dan Megawati. "SBY masih unggul cukup jauh dari Megawati, sedangkan nama-nama lain termasuk Wiranto, Hidayat, dan JK belum memperoleh suara yang signifikan," katanya.
Pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, mengatakan tingkat elektabilitas SBY masih relatif tinggi dibanding calon presiden lainnya. "Meskipun JK makin lincah melakukan menuver, tapi belum signifikan mendapat dukungan."

1998 - 2008

10 Tahun Terakhir yang Membanggakan
Dalam 10 tahun terakhir (1998-2008), pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, pada tahun 1998 minus 13.1 persen. Pada SBY tampil sebagai Presiden, tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5.1 persen. Dan tahun 2008 diproyeksikan sebesar 6,4 persen. Cadangan devisa yang semula 33.8 miliar dolar AS, pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen.
Tingkat kemiskinan juga terus berkurang. Pada tahun 1998, angka kemiskinan mencapai 24.2 persen. Pada masa awal Presiden SBY, tingkat kemiskinan ini turun menjadi 16.7 persen. Dan pada 2008 tinggal 15.4 persen dari total penduduk Indonesia.
Utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dipangkas habis pada masa pemerintahan SBY. Tengok saja, pada tahun 1998, utang Indonesia kepada IMF sebesar 9.1 miliar dolar AS. Pada tahun 2006, dua tahun setelah memimpin Indonesia, Presiden SBY berhasil melunasi seluruh utang kita sebesar 7.8 miliar dolar AS.
Selengkapnya, lihat data-data laju pembangunan Indonesia 10 tahun terakhir berikut. Data-data ini berasal dari BPS.

Pembangunan Infrastruktur, PNPM Mandiri, dan KUR untuk Mengatasi Pengangguran

Presiden SBY memimpin rapat kabinet terbatas yang, antara lain, memutuskan menurunkan harga premium dan solar, di Kantor Presiden, Minggu (14/12) sore. (foto: abror/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Minggu (14/12) sore. Rapat Terbatas ini dilaksanakan guna membahas langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk merespon krisis keuangan global.

Dijelaskan oleh Presiden SBY, bahwa inti dari permasalahan yang dihadapi setiap negara di dunia dalam resesi global ini adalah pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami penurunan atau perlambatan. “Akibat pertumbuhan yang terganggu ini, tentu akan ada permasalahan pengangguran. Di sisi lain, ada juga pengaruh terhadap ekspor Indonesia ke negara-negara yang perekonomiannya mengalami resesi,” SBY menjelaskan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden SBY, Wapres JK, dan menteri-menteri terkait mencari solusi terbaik dalam menghadapi resesi global.

Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur yang lebih besar lagi di tahun 2009. “Pembangunan infrastruktur akan dilakukan lebih massif lagi di tahun mendatang, baik itu pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN atau fiskal kita,” kata SBY.

Selain itu, pemerintah juga akan menggunakan program PNPM Mandiri senilai Rp 3 miliar yang dialokasikan ke kecamatan-kecamatan seluruh Indonesia. “Dengan harapan tercipta juga lapangan kerja saat dibangunnya infrastruktur perekonomian dengan program PNPM itu,” jelasnya.

Sementara itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah, memberikan pinjaman modal kepada pengusaha mikro, kecil dan menengan serta koperasi. “KUR akan dilanjutkan dan dipesatkan di tahun mendatang, dengan harapan mereka bisa menyerap tenaga kerja,” tambah SBY. Pemerintah juga mendorong kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan usaha lainnya yang menggunakan dana atau pembiayaan di luar APBN. “Public-private partnership menjadi penting. Kita harapkan bisa dipercepat lagi tahun depan agar lebih banyak pembangunan,” ujar SBY.

Pemerintah juga akan berusaha untuk mengelola masalah inflasi dengan baik, sehingga tingkat inflasi pada tahun 2009 masih dapat terjaga di sekitar 6-7 persen. Hal ini dilakukan agar rakyat Indonesia dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Masih berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, di dalam rapat tersebut, Presiden SBY juga membahas mengenai kecukupan suplai beras, termasuk harga beras yang tepat dan terjangkau. “Tepat meningkatkan kesejahteraan petani, serta terjangkau bagi konsumen yang lain. Yang miskin kita bantu dengan Beras untuk Rakyat Miskin,” SBY menambahkan.

Presiden SBY dan seluruh peserta rapat juga membahas mengenai penetapan harga BBM yang baru akan berlaku pada 15 Desember 2008, pukul 00.00 waktu setempat.

Tampak hadir dalam Rapat Kabinet Terbatas, antara lain, Menko Polhukkam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, Menkeu Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani, Menneg ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menneg BUMN Sofjan Djalil, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Mentan Anton Apriyantono, Menteri PU Djoko Kirmanto, Seskab Sudi Silalahi, dan Menhub Jusman Syafii Djamal serta Juru Bicara Presiden Andi A. Mallarangeng.(mit)

Harga Premium Turun Lagi, Juga Solar

Jakarta: Setelah 1 Desember lalu menurunkan harga premium menjadi Rp 5.500 per liter, pemerintah kembali menurunkan harga premium sehingga menjadi Rp 5000 per liter. Minyak solar juga turun menjadi Rp 4.800 seliter dari semula Rp 5.500. Harga baru ini berlaku per 15 Desember pukul 00.00 waktu setempat.

Pelaksana tugas (Plt) Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal itu usai rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyhono di Kantor Presiden, Minggu (14/12) sore. Hadir dalam rapat tersebut, antara lain, Menko Polhukkam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, Menneg ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Mentan Anton Apriyantono, Menteri PU Djoko Kirmanto, Seskab Sudi Silalahi dan Menhub Jusman Syafii Djamal serta Juru Bicara Presiden Andi A. Mallarangeng.

Sri Mulyani menjelaskan, penurunan harga dua jenis BBM ini dilakukan seiring dengan penurunan harga minyak dunia yang cukup tajam beberapa bulan terakhir.

Penurunan harga BBM ini diharapkan juga dapat menurunkan beban masyarakat dan biaya produksi dunia usaha. “Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat dijaga atau bahkan meningkat, seiring dengan penurunan inflasi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian nasional,” kata Menkeu.

Kebijakan menurunkan premium dan solar ini, ujar Sri Mulyani, ada beberapa pertimbangan. Antara lain, mengingat pentingnya komoditas BBM di dalam kehidupan masyarakat dan perkonomian. Kemudian, perkembangan harga BBM di dunia internasional yang tidak pasti, masih berkemungkinan turun atau naik lagi, seiring dengan perkembangan krisis ekonomi global.

Karena itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah menetapkan harga premium dan solar akan terus dijaga. Untuk premium, kalau pun naik lagi seiring perkembangan internasional, tidak akan melebihi harga awal sebelum penurunan, yaitu Rp. 6.000 per liter. Sedangkan solar tidak akan melebihi Rp 5.500 per liter. “Dengan demikian, masyarakat dan dunia usaha akan tetap terlindungi dari kemungkinan harga BBM yang melonjak tinggi dibandingkan kondisi saat ini,” Sri Mulyani menjelaskan. (mit)