Rabu, 11 Maret 2009

SBY DIMATA MASYARAKAT


Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan calon presiden terpopuler pada Pemilihan Umum 2009. SBY dipilih 46 persen responden, mengungguli Megawati Soekarnoputri yang dipilih 17 persen responden, Sri Sultan Hamengku Buwono X 4,7 persen, dan Wiranto 4,6 persen. Jusuf Kalla (JK) hanya didukung 1,9 persen.


Hal itu merupakan hasil survei bersama Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Kajian Politik Fisip Universitas Indonesia (Puskapol UI), dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang diumumkan di Jakarta, Rabu (11/3).


Peneliti CSIS, Sunny Tanuwidjaja, mengatakan SBY terlihat sangat populer karena ia mampu membangun persepsi keberhasilan pemerintah terhadap publik. "Ketika seseorang memilih SBY, ia tidak lagi melihat apa yang ditawarkan oleh SBY, melainkan melihat apa yang telah dilakukan SBY," kata Sunny. Selain itu, pengeluaran biaya iklan yang sangat besar juga sangat membantu membangun popularitas dan elektabilitas SBY.


Survei menunjukkan peta dukungan calon presiden mengerucut ke SBY dan Megawati. "SBY masih unggul cukup jauh dari Megawati, sedangkan nama-nama lain termasuk Wiranto, Hidayat, dan JK belum memperoleh suara yang signifikan," katanya.
Pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, mengatakan tingkat elektabilitas SBY masih relatif tinggi dibanding calon presiden lainnya. "Meskipun JK makin lincah melakukan menuver, tapi belum signifikan mendapat dukungan."

1998 - 2008


10 Tahun Terakhir yang Membanggakan
Dalam 10 tahun terakhir (1998-2008), pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, pada tahun 1998 minus 13.1 persen. Pada SBY tampil sebagai Presiden, tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5.1 persen. Dan tahun 2008 diproyeksikan sebesar 6,4 persen. Cadangan devisa yang semula 33.8 miliar dolar AS, pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen.
Tingkat kemiskinan juga terus berkurang. Pada tahun 1998, angka kemiskinan mencapai 24.2 persen. Pada masa awal Presiden SBY, tingkat kemiskinan ini turun menjadi 16.7 persen. Dan pada 2008 tinggal 15.4 persen dari total penduduk Indonesia.
Utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dipangkas habis pada masa pemerintahan SBY. Tengok saja, pada tahun 1998, utang Indonesia kepada IMF sebesar 9.1 miliar dolar AS. Pada tahun 2006, dua tahun setelah memimpin Indonesia, Presiden SBY berhasil melunasi seluruh utang kita sebesar 7.8 miliar dolar AS.
Selengkapnya, lihat data-data laju pembangunan Indonesia 10 tahun terakhir berikut. Data-data ini berasal dari BPS.

Rabu, 24 Desember 2008

Pembangunan Infrastruktur, PNPM Mandiri, dan KUR untuk Mengatasi Pengangguran


Presiden SBY memimpin rapat kabinet terbatas yang, antara lain, memutuskan menurunkan harga premium dan solar, di Kantor Presiden, Minggu (14/12) sore. (foto: abror/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Minggu (14/12) sore. Rapat Terbatas ini dilaksanakan guna membahas langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk merespon krisis keuangan global.

Dijelaskan oleh Presiden SBY, bahwa inti dari permasalahan yang dihadapi setiap negara di dunia dalam resesi global ini adalah pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami penurunan atau perlambatan. “Akibat pertumbuhan yang terganggu ini, tentu akan ada permasalahan pengangguran. Di sisi lain, ada juga pengaruh terhadap ekspor Indonesia ke negara-negara yang perekonomiannya mengalami resesi,” SBY menjelaskan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden SBY, Wapres JK, dan menteri-menteri terkait mencari solusi terbaik dalam menghadapi resesi global.

Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur yang lebih besar lagi di tahun 2009. “Pembangunan infrastruktur akan dilakukan lebih massif lagi di tahun mendatang, baik itu pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN atau fiskal kita,” kata SBY.

Selain itu, pemerintah juga akan menggunakan program PNPM Mandiri senilai Rp 3 miliar yang dialokasikan ke kecamatan-kecamatan seluruh Indonesia. “Dengan harapan tercipta juga lapangan kerja saat dibangunnya infrastruktur perekonomian dengan program PNPM itu,” jelasnya.

Sementara itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah, memberikan pinjaman modal kepada pengusaha mikro, kecil dan menengan serta koperasi. “KUR akan dilanjutkan dan dipesatkan di tahun mendatang, dengan harapan mereka bisa menyerap tenaga kerja,” tambah SBY. Pemerintah juga mendorong kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan usaha lainnya yang menggunakan dana atau pembiayaan di luar APBN. “Public-private partnership menjadi penting. Kita harapkan bisa dipercepat lagi tahun depan agar lebih banyak pembangunan,” ujar SBY.

Pemerintah juga akan berusaha untuk mengelola masalah inflasi dengan baik, sehingga tingkat inflasi pada tahun 2009 masih dapat terjaga di sekitar 6-7 persen. Hal ini dilakukan agar rakyat Indonesia dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Masih berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, di dalam rapat tersebut, Presiden SBY juga membahas mengenai kecukupan suplai beras, termasuk harga beras yang tepat dan terjangkau. “Tepat meningkatkan kesejahteraan petani, serta terjangkau bagi konsumen yang lain. Yang miskin kita bantu dengan Beras untuk Rakyat Miskin,” SBY menambahkan.

Presiden SBY dan seluruh peserta rapat juga membahas mengenai penetapan harga BBM yang baru akan berlaku pada 15 Desember 2008, pukul 00.00 waktu setempat.

Tampak hadir dalam Rapat Kabinet Terbatas, antara lain, Menko Polhukkam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, Menkeu Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani, Menneg ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menneg BUMN Sofjan Djalil, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Mentan Anton Apriyantono, Menteri PU Djoko Kirmanto, Seskab Sudi Silalahi, dan Menhub Jusman Syafii Djamal serta Juru Bicara Presiden Andi A. Mallarangeng.(mit)

Harga Premium Turun Lagi, Juga Solar

Jakarta: Setelah 1 Desember lalu menurunkan harga premium menjadi Rp 5.500 per liter, pemerintah kembali menurunkan harga premium sehingga menjadi Rp 5000 per liter. Minyak solar juga turun menjadi Rp 4.800 seliter dari semula Rp 5.500. Harga baru ini berlaku per 15 Desember pukul 00.00 waktu setempat.

Pelaksana tugas (Plt) Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal itu usai rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyhono di Kantor Presiden, Minggu (14/12) sore. Hadir dalam rapat tersebut, antara lain, Menko Polhukkam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, Menneg ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Mentan Anton Apriyantono, Menteri PU Djoko Kirmanto, Seskab Sudi Silalahi dan Menhub Jusman Syafii Djamal serta Juru Bicara Presiden Andi A. Mallarangeng.

Sri Mulyani menjelaskan, penurunan harga dua jenis BBM ini dilakukan seiring dengan penurunan harga minyak dunia yang cukup tajam beberapa bulan terakhir.

Penurunan harga BBM ini diharapkan juga dapat menurunkan beban masyarakat dan biaya produksi dunia usaha. “Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat dijaga atau bahkan meningkat, seiring dengan penurunan inflasi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian nasional,” kata Menkeu.

Kebijakan menurunkan premium dan solar ini, ujar Sri Mulyani, ada beberapa pertimbangan. Antara lain, mengingat pentingnya komoditas BBM di dalam kehidupan masyarakat dan perkonomian. Kemudian, perkembangan harga BBM di dunia internasional yang tidak pasti, masih berkemungkinan turun atau naik lagi, seiring dengan perkembangan krisis ekonomi global.

Karena itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah menetapkan harga premium dan solar akan terus dijaga. Untuk premium, kalau pun naik lagi seiring perkembangan internasional, tidak akan melebihi harga awal sebelum penurunan, yaitu Rp. 6.000 per liter. Sedangkan solar tidak akan melebihi Rp 5.500 per liter. “Dengan demikian, masyarakat dan dunia usaha akan tetap terlindungi dari kemungkinan harga BBM yang melonjak tinggi dibandingkan kondisi saat ini,” Sri Mulyani menjelaskan. (mit)

Sabtu, 22 November 2008

KOMITMEN SBY UNTUK RAKYAT MISKIN

Untuk Kurangi Kemiskinan, Pemerintah Siapkan Beberapa Progra

Jakarta: Persoalan kemiskinan tidak hanya dialami bangsa Indonesia, namun juga dialami negara-negara berkembang lainnya. Semua negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berjuang dengan gigih memerangi kemiskinan. Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rekaman keterangan persnya di Istana Merdeka, hari Rabu (30/4) sore.
"Upaya untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah telah menyiapkan berbagai macam program. "Di waktu lalu ada 55 proyek yang dikerjakan 19 departemen. Setelah dicek dan dievaluasi, maka semua program tersebut dikonsolidasi ke dalam tiga program," kata Presiden SBY."Pertama adalah perlindungan dan bantuan sosial. Program ini termasuk membeli beras untuk rakyat miskin, pengobatan gratis, Biaya Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan-bantuan sejenis untuk rakyat miskin. Yang kedua adalah PNPM Mandiri atau Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri. Kita menyadari bahwa masyarakat komunitas lokal kita makin kreatif dan bisa diberdayakan. Dana yang dikeluarkan pemerintah tidak sedikit, untuk tahun 2008 dikeluarkan dana lebih kurang 2 sampai 3 miliar per kecamatan, sementara tahun depan ditargetnya 3 miliar per kecamatan," SBY menerangkan."Bila program pertama diibaratkan seperti memberi ikan, karena masyarakat seperti itu harus cepat diberi bantuan, maka program yang kedua bisa diibaratkan pemerintah memberi kail," lanjutnya.
Program ketiga adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di Indonesia ada jutaan usaha makro, usaha perseorangan, usaha kecil, dan usaha menengah. Di waktu lalu mereka kesulitan mendapatkan pinjaman atau modal, dengan program ini para pengusaha mikro dan menengah dapat mendapatkan pinjaman yang dipermudah karena pemerintah yang menjamin," tambah SBY.
Bila program tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Presiden SBY yakin ekonomi akan tumbuh, kemiskinan dapat dikurangi, pendapatan orang perseorang naik, dan kesejahteraan masyarakat juga naik. "Saya berharap kepada semua pemimpin daerah, gubernur, bupati, dan walikota dapat turun ke lapangan untuk dengan kepemimpinannya mensukseskan program ini," kata Presiden SBY kepada masyarakat Indonesia yang disiarkan di seluruh televisi Indonesia. (osa)

PERTANIAN DAPAT SUBSIDI 33 T


Subsidi Pertanian Rp 33 T

"Tahun 2005 subsidi pertanian Rp. 9 trilyun, tahun ini Rp. 29 trilyun, tahun depan insya Allah DPR- RI dan pemerintah sudah setuju angkanya Rp.33 trilyun," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara panen padi hibrida di Situ Mekar, Sukabumi, Jawa Barat.Presiden mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan bekerja keras sehingga pada tahun ini Indonesia bisa swasembada beras dan jagung.”Mari kita juga berterima kasih untuk semua pihak di seluruh Indonesia, para petani, penyuluh, pimpinan daerah yang bekerja keras untuk meningkatkan produksi pangan," tambah Presiden sambil menjelaskan bahwa Menteri Pertanian Anton Apriyantono tidak ikut dalam panen padi di Sukabumi ini karena mendapat tugas kenegaraan ke Australia.


Presiden memaparkan hasil yang dicapai selama 4 tahun memimpin, berdasarkan data dari menteri dan pejabat terkait: "Tahun 2005 produksi beras kita seluruh Indonesia 51 juta ton gabah kering giling. Tahun 2006 naik 54 juta ton atau naik, 0,56 persen. Tahun 2007 naik lagi menjadi 57 juta ton. Ini kenaikan tertinggi dalam waktu dua belas tahun," kata Presiden disambut aplaus panjang ribuan petani dan undangan yang hadir.
Sedangkan pada tahun 2008 ini, lanjut Presiden SBY, insya Allah menurut perhitungan BPS, produksi padi kita akan mencapai lebih dari 60 juta ton dengan kenaikan 5,46 persen sejarah mencatat rekor baru. "Mari kita pertahankan," kata Presiden
.

Kalau kita tidak mengimpor beras lanjutnya, dan mudah-mudahan kita bertahan, pertama kita tidak kehilangan devisa karena membeli itu dalam bentuk dollar. Karena itu menyedot devisa kita. Kedua, kalau harga di dunia gonjang-ganjing, membelinya pun mahal sekali. Uang kita tersedot membeli yang mahal itu. Kalau kita tidak mengimpor, perdagangan dalam negeri lebih bagus, lebih baik untuk pertaniannya, utamanya beras dan kehormatan kita sebagai bangsa meningkat. ( SINAR TANI. SMS ke : 0815 8441 4991)

Senin, 10 November 2008

HARGA BBM TURUN

KOMITMEN SBY UNTUK UNTUK MENGURANGI BEBAN RAKYAT

Jakarta: Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sebesar Rp. 500,-/liter, dari Rp. 6.000,-/liter menjadi Rp. 5.500,-/liter. Harga baru tersebut mulai diberlakukan tanggal 1 Desember 2008, dengan penetapan peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan diterbitkan.


Usai diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Kamis (6/11) sore, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani didampingi Menteri ESDM Purnomo Yusgihantoro dan Jubir Presiden Andi Mallarangeng mengatakan, "Penurunan harga ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk betul-betul mengurangi beban masyarakat dengan berbagai instrumen maupun sumber daya yang dimiliki,” kata Sri Mulyani.

"Penurunan harga BBM jenis premiun ini, menyikapi perkembangan harga minyak mentah internasional yang terus menurun dalam beberapa bulan terkahir ini, bahkan mencapai sekitar 65 Dolar AS/barel, dan menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik itu di DPR, pelaku usaha, pengamat, masyarakat umum, terutama mereka –mereka yang selama ini merasakan beban ekonomi akibat kenaikan harga komoditas yang terjadi selama 10 bulan pertama ini dan permohonan agar pemerintah menimbang harga BBM yang selama ini berlaku," lanjutnya.

”Selain itu juga adanya gejolak ekonomi global baru yang sekarang ini terjadi, yang sudah pasti menyebabkan melemahnya perekonomian global dan bisa berdampak pada perekonomian nasional. Oleh karena itu perlu melakukan antisipasi atau menetralisir dampaknya agar bisa mengurangi beban ekonomi dunia usaha dan masyarakat. Maka pemerintah merespon perkembangan berbagai indikator dan suasana tersebut, dan dengan mengevaluasi masukan berbagai pihak serta melihat terutama kondisi APBN baik tahun 2008 dan 2009, pemerintah memutuskan harga premiun sebesar Rp. 500,-/liter, yaitu harga berlaku sekarang sebesar Rp. 6.000,-/liter menjadi Rp.5.500,-/liter,” jelas Sri Mulyani.

”Adapun harga BBM bersubsidi lainnya yaitu solar dan minyak tanah saat ini tidak mengalami perubahan, karena perbedaannya dalam harga perekonomian masih sangat tinggi. Saya ingin menekankan bahwa harga premiun Indonesia dibandingkan semua negara di kawasan Asia masih yang termurah, apalagi sekarang. Bahkan dengan Malaysia, di mana sering diberitakan menurunkan 4 kali lipat BBM, tapi kita masih lebih murah di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani , penurunan hargan BBM jenis premium ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki daya beli masyarakat menggairahkan dunia usaha serta menjadi alat untuk melakukan counter siklus dari perekonomian yang diperkirakan melemah karena adanya krisis ekonomi dunia terhadap perekonomian nasional.

"Dalam pelaksanaan perkembangan harga BBM, pemerintah akan memantau secara berkala termasuk perkembangan berbagi indikator yang mempengaruhinya, seperti harga minyak mentah itu sendiri, nilai tukar rupiah, dan perkembangan volume konsumsi BBM masyarakat dan dunia usaha didalam perekonomian. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi setiap bulan terhadap harga BBM premium tersebut. Dengan demikian pergerakan harga premium secara bulanan akan bisa merefleksikan nilai atau harga dari BBM tersebut, namun tetap bisa didanai terutama APBN 2009,” tambahnya.

”Hal-hal yang berkaitan alokasi subsidi BBM dan terutama penggunaan APBN tahun 2009 yang akan dimulai 1 Januari 2009, akan kami konsultasikan dan bahas lebih lanjut dengan DPR, baik oleh Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR-RI, maupun kami di dalam panitia anggaran, atau bahkan Presiden sendiri akan melakukan komunikasi konsultasi dengan DPR mengenai kebijakan tersebut, dan terutama dampaknya terhadap APBN 2009 yang kita upayakan untuk bersifat netral artinya tidak akan menyebabkan postur APBN 2009 mengalami perubahan,” kata Sri Mulyani. (win)